PDGI dan Kebijakan JKN: Menjadi Jembatan Antara Pemerintah dan Praktisi Gigi.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menjadi pilar utama dalam sistem kesehatan Indonesia, memberikan akses layanan kesehatan kepada jutaan masyarakat. Dalam konteks kesehatan gigi, peran Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) sebagai organisasi profesi menjadi sangat vital untuk menjembatani kebijakan pemerintah dengan praktik di lapangan. Mampukah PDGI menjalankan peran krusial ini secara efektif?

Peran PDGI sebagai Jembatan dalam JKN

PDGI memainkan beberapa peran penting dalam mengintegrasikan layanan kesehatan gigi ke dalam sistem JKN:

Lire égalementInovasi dan Riset Kedokteran: Peran IDI dalam Mendorong Kemajuan

Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan: PDGI secara aktif terlibat dalam diskusi dan perumusan kebijakan terkait kesehatan gigi dalam JKN. Ini termasuk memberikan masukan mengenai cakupan layanan yang ditanggung BPJS Kesehatan (seperti konsultasi, pencabutan, penambalan, scaling, hingga subsidi gigi tiruan), serta memastikan relevansi dan kelayakan standar pelayanan. PDGI juga terus mendorong perluasan akses JKN untuk memperkuat layanan gigi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Advokasi Kesejahteraan Praktisi Gigi: Salah satu fokus utama PDGI adalah memperjuangkan remunerasi yang adil dan transparan bagi dokter gigi yang melayani pasien JKN. Isu kapitasi (metode pembayaran per peserta) yang dianggap rendah seringkali menjadi sorotan, dan PDGI berupaya negosiasi dengan pemerintah dan BPJS Kesehatan agar dokter gigi tetap termotivasi dan tidak terpaksa mundur dari program JKN.
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme: PDGI bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dokter gigi yang melayani pasien JKN memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. Ini dilakukan melalui program pendidikan berkelanjutan dan penyusunan panduan praktik klinis untuk fasilitas pelayanan primer.
Pengawasan Mutu Layanan: PDGI terlibat dalam upaya menjaga mutu pelayanan gigi di era JKN, termasuk melalui proses kredensialing dan pengawasan agar tidak terjadi kecurangan (fraud) yang dapat merugikan sistem JKN dan pasien.
Edukasi dan Sosialisasi: PDGI tidak hanya berinteraksi dengan pemerintah, tetapi juga mengedukasi anggotanya mengenai prosedur dan regulasi JKN. Selain itu, PDGI juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang layanan gigi yang ditanggung JKN dan pentingnya menjaga kesehatan gigi secara mandiri.

Tantangan yang Dihadapi PDGI dalam Menjembatani JKN

Meskipun memiliki peran yang strategis, PDGI menghadapi berbagai tantangan dalam menjadi jembatan yang efektif:

Tarif Layanan yang Belum Optimal: Salah satu isu paling mendasar adalah persepsi bahwa tarif kapitasi atau INA-CBG’s untuk layanan gigi masih belum sepenuhnya mencukupi biaya operasional dan imbal jasa yang layak bagi dokter gigi. Hal ini bisa memengaruhi motivasi praktisi gigi untuk berpartisipasi penuh dalam JKN.
Keterbatasan Paket Manfaat: Meskipun JKN menanggung beberapa layanan gigi dasar, ada kebutuhan untuk memperluas paket manfaat agar lebih komprehensif, terutama untuk kasus-kasus kompleks atau preventif yang lebih mendalam.
Penyebaran Tenaga Medis yang Tidak Merata: Ketersediaan dan distribusi dokter gigi, terutama dokter gigi spesialis, masih belum merata di seluruh Indonesia. PDGI berkomitmen untuk mengisi kekosongan ini di Puskesmas, namun ini memerlukan dukungan kebijakan yang kuat.
Beban Kerja dan Administrasi: Dokter gigi di fasilitas pelayanan primer seringkali menghadapi beban kerja yang tinggi dan kompleksitas administrasi terkait sistem JKN.
Koordinasi Antar Lembaga: Menyatukan pandangan antara pemerintah (Kementerian Kesehatan), pelaksana JKN (BPJS Kesehatan), dan organisasi profesi seperti PDGI memerlukan koordinasi dan komunikasi yang intens dan berkelanjutan.

Mampukah PDGI Menjadi Jembatan yang Kokoh?

Melihat peran dan tantangan yang ada, PDGI memiliki potensi besar untuk menjadi jembatan yang kokoh. Kuncinya terletak pada beberapa hal:

Dialog Berbasis Data: PDGI harus terus menyajikan data dan bukti konkret mengenai dampak tarif, beban kerja, dan kebutuhan layanan gigi untuk mendukung argumennya dalam negosiasi kebijakan.
Keterlibatan Aktif di Tingkat Daerah: Menguatkan peran PDGI di tingkat wilayah dan cabang untuk mengidentifikasi masalah spesifik di lapangan dan menyuarakannya ke tingkat pusat.
Inovasi Pelayanan: Mendorong inovasi dalam pelayanan gigi, termasuk pemanfaatan teknologi (seperti teledentistry), untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan dalam kerangka JKN.
Edukasi Berkesinambungan: Terus mengedukasi baik praktisi gigi maupun masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam JKN, serta pentingnya pencegahan dan perawatan gigi yang teratur.

Dengan terus memperkuat fungsi advokasi, pengawasan, dan edukasinya, PDGI dapat memastikan bahwa JKN benar-benar memberikan manfaat optimal bagi pasien dan juga menjaga keberlanjutan serta kesejahteraan para praktisi gigi.